Pemasangan baliho larangan tersebut bukan tak beralasan, Hal itu dilakukan karna sudah 5 tahun lamanya warga menunggu hingga saat ini tanah mereka belum di bayarkan.
Samianto yang dituakan diantara warga yang terdampak Pembangunan Strategi Nasional di daerah balai raja kecamatan pinggir kabupaten bengkalis saat awak Media Trans76com menemuinya di lokasi pintu tol pada hari selasa tanggal 8 juli 2025, mengatakan Sebelum Tanah kami di bayar jalan akses ini tidak boleh di gunakan, surat kami lengkap, kami bayar PBB ( Pajak Bumi Bangunan).
" 73 warga kelurahan balai raja kecamatan pinggir yang terdampak jalan tol ( Pekdum ) pekan baru Dumai sebelum hanya menerima ganti rugi rumah dan tanaman, Untuk tanah kami sampai saat ini belum diganti rugi oleh pemerintah melalui PUPR yang objeknya terletak di jalan pintu gerbang Tol Balai Raja, Jadi saya atau kami meminta kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, Gubernur Riau Abdul Wahid Bupati Bengkalis Kasmarni,S.Sos.MMP, DPRD Kabupaten Bengkalis,DPRD Provinsi Riau untuk turun membantu kami agar hak kami bisa terpenuhi secepatnya”.harap samianto.
kami sebagai warga Indonesia sangat mendukung Program Pemerintah sangat mendukung.katanya
UU No 2 tahun 2012 pasal 3, mengatakan, Pengadaan tanah untuk kepentingan umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna kesejahteraan dan kemakmuran bangsa dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak, Tapi yang terjadi justru mengabaikan apa yang menjadi hak kami. ujarnya.
Menurut samianto, harga nominal uang ganti rugi yang sudah di sepakati masyarakat telah menyetujuinya.
Jadi tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak membayarkan tanah kami, Data data kami lengkap, Bukti berita acara pembayaran ada, PBB kami bayar,. maka dengan itu tanah kami yang dipakai untuk jalan tol yang sampai sekarang belum di bayarkan, segera di bayarkan.
Untuk itu permintaan kami, kepada Bapak Presiden RI Prabowo Subianto Gubernur Riau Abdul Wahid, Bupati Bengkalis Kasmarni S.Sos.MMP, Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis DPRD Provinsi Riau hingga ke DPRI pusat supaya turun melihat penderitaan kami.
Tanah kami yang dipakai untuk jalan tol yang sampai sekarang belum di bayarkan, segera di bayarkan.pungkasnya
